Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian PPN/Bappenas kembali menggelar Konsultasi Publik daring tentang Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) pada Jumat (15/09/2023). Konsultasi ini merupakan langkah lanjutan dari sebelumnya yang telah diselenggarakan di Balikpapan.
Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat
Konsultasi publik ini bukanlah acara biasa. Ia melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta pelaku industri yang berperan penting dalam upaya menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk merangkul masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mematangkan substansi perubahan UU IKN dan memastikan bahwa peraturan yang disusun mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Menyokong Pembangunan Ibu Kota Baru
Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa persiapan pembangunan, pemindahan ibu kota, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Nusantara dapat berjalan dengan lancar, didukung oleh payung hukum yang kuat.
Pentingnya Perubahan UU IKN
Dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat beberapa kendala berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sektoral. Oleh karena itu, perubahan UU IKN diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih efisien, terutama dalam hal pembebasan lahan dan pengadaan lahan untuk pembangunan.
Pembaruan dan Harapan Masa Depan
Dalam konsultasi publik ini, terdapat sembilan pokok perubahan UU IKN yang mencakup berbagai aspek, seperti kewenangan Otorita IKN, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pertanahan, pengisian jabatan pimpinan tinggi, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, pemantauan dan peninjauan, luas dan batas wilayah, serta tata ruang.
Semua perubahan ini bertujuan untuk memperkuat Otorita IKN, mengatasi kendala sektoral, memaksimalkan kontribusi investor, dan memastikan bahwa IKN berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Masa Depan Ibu Kota Nusantara yang Bersinar
Keseluruhan proses ini menandakan komitmen pemerintah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Perubahan UU IKN adalah langkah penting dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang besar. Semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, memiliki peran kunci dalam mewujudkannya. Harapannya, Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat kejayaan, kemajuan, dan keberlanjutan di masa depan.
